Update : 16 Juni 2010
Jakarta (Pinmas)--Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 dipastikan akan turun dari tahun sebelumnya. Namun Menteri Agama Suryadharma Ali belum bisa memastikan berapa nominal penurunannya.
"Sudah disepakati bisa dilakukan penurunan ongkos naik haji itu tapi presentasi atau nominalnya berapa belum bisa kita umumkan," kata Surya di Kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (15/6).
Surya mengatakan, keputusan penurunan itu sudah dirapatkan Kemenag dengan Komisi VIII dan Panja biaya penyelenggaraan Haji. Pihaknya juga sudah bertemu dengan Dirut Garuda dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
"Kami melakukan rapat pembahasan penekanan biaya penyelenggaraan biaya haji," ujarnya.
Menurut Surya, dari segi pesawat terbang bisa diefisienkan untuk menurunkan ongkos naik haji. "Pokoknya prinsipnya biaya sudah ada kesepakatan penurunan biaya haji. Antara DPR dan Menag sudah ada kesepakatan. Pasti turun. Hanya belum bisa menyebutkan nominalnya saja," tegasnya.
Peningkatan Pelayanan
Menurut Menag, turunnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010, tidak akan menurunkan kualitas pelayanan."Kami memang mengusahakan walaupun ongkos haji turun, kualitas pelayan akan naik," ujar Surya.
Surya mengatakan salah satu peningkatan pelayanan tersebut yakni dari sisi pemondokan. Pada 2009 pemondokan itu 7 km dari Masjidil Haram sedangkan pada tahun ini menjadi 4 km.
"Untuk penyebarannya kita tingkatkan. Tahun ini jamaah haji Indonesia 60 persen di ring satu yang jaraknya 2 km. Sisanya 40 persen itu di ring 2 jarak terjauh 4 km, itu terjadi peningkatan," imbuhnya.
"Soalnya pada tahun lalu hanya 27 persen jamaah haji Indonesia yang ada di ring 1 yang jaraknya 2 km. Ya itu salah satu bentuk peningkatan pelayanan haji," lanjutnya.
Update : 11 Juni 2010
Bandung (Pinmas)--PT Garuda Indonesia akan menambah jumlah armada pesawat menjadi 15 armada untuk memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia, tahun ini (2010). Sebelumnya, PT Garuda Indonesia hanya menyiapkan pesawat sebanyak 13 armada."Pesawat itu sebagian besar milik PT Garuda Indonesia. Tetapi ada juga yang disewa dari Amerika, Eropa dan Singapura," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, kepada para wartawan di Hotel Grand Preanger, Bandung.
Ia menjelaskan jenis pesawat yang dipersiapkan untuk memberangkatkan jemaah haji yaitu, Boeing 747, Boeing 767, dan Airbuss 330. Jenis-jenis pesawat tersebut, lanjutnya, sesuai dengan permintaan Departemen Agama RI.
Selain itu, tambahnya, ia juga meyakinkan pesawat-pesawat tersebut telah diremajakan. Pesawat yang digunakan untuk memberangkatkan haji, diproduksi pada sekitar tahun 2000-an lalu. Hal ini bertujuan untuk memberi kanyamanan dan keamanan untuk para jemaah haji.
"Pesawat yang diproduksi pada 1990-an telah diganti. Bahkan beberapa diantaranya, keluaran tahun 2010," tegasnya. Saat ditanya, apakah ada kenaikan mengenai biaya penerbangan haji, Emir menolak menjelaskan. "Wah, itu masih rahasia," ucapnya singkat.
Update : 10 Juni 2010
Jakarta (Pinmas)--Panja BPIH DPR dan Kementerian Agama mencapai kesepakatan dalam beberapa hal terkait biaya haji. Terutama, biaya yang dibebankan dan tak dibebankan pada jamaah. Hal ini dinyatakan Sekretaris Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Ghafur Djawahir, dan anggota Panja BPIH DPR, Iskan Qolba Lubis.Biaya yang dibebankan pada jamaah atau direct cost yang telah disepakati dalam pertemuan Panja BPIH DPR dan Kementerian Agama, antara lain biaya pelayanan keseluruhan atau general service di Arab Saudi, sebesar 276,6 dolar AS yang terdiri atas biaya perkemahan di Arafah dan Mina.
Biaya lain yang termasuk di dalamnya adalah biaya angkutan darat dan administrasi. ``Biaya tersebut tak bisa ditawar karena kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi,`` kata Iskan kepada Republika, Selasa (8/6). Kedua belah pihak sepakat pula mengenai living cost yang diserahkan kepada jamaah.
Menurut Iskan, besarnya adalah 1.500 riyal atau 405 dolar AS. Terkait pemondokan haji di Makkah, Panja BPIH DPR menyetujui kenaikan besarnya biaya sewa pemondokan di Makkah yang diusulkan pemerintah, yaitu 3.000 riyal. Biaya ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2.500 riyal.
Bagi jamaah haji yang menempati pemondokan di batas maksimal 4 km dari Masjidil Haram, ujar dia, perlu diambil kebijakan dengan memberikan subsidi dari dana optimalisasi haji. Selain itu, disepakati pula bahwa komponen biaya dalam negeri tak dibebankan kepada jamaah.
Itu bukanlah biaya yang manfaatnya langsung dirasakan jamaah. Yang termasuk dalam biaya komponen dalam negeri, di antaranya sistem komputerisasi haji terpadu, operasional kantor wilayah Kementerian Agama, biaya petugas di embarkasi, serta biaya petugas yang mengurus jamaah haji, seperti ketua kelompok terbang (kloter).
Abdul Ghafur Djawahir mengungkapkan, meski sudah disepakati tak dibebankan kepada jamaah, besaran biaya tersebut belum disepakati.
Panja dari DPR, ujar dia, masih mempelajari jumlah anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Agama pada 7 Juni 2010 lalu, yaitu sebesar Rp 859.401.858.593.
Panja BPIH DPR masih belum memutuskan atas besarnya biaya dalam negeri tersebut, karena jumlahnya lebih besar dibandingkan yang pernah diusulkan pemerintah. Pada 10 Mei 2010, Kementerian Agama mengajukan anggaran sebesar Rp 825.077.206.673.
Bertambahnya anggaran itu disebabkan oleh naiknya anggaran intensi untuk kepala regu dari 300 riyal menjadi 350 riyal. Selain itu, alokasi bantuan operasional penyelenggaraan haji untuk Kantor Urusan Agama (KUA) per kecamatan pun mengalami kenaikan dari Rp
3 juta ke angka Rp 5 juta.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan, Garuda bersedia menurunkan biaya penerbangan sebe sar 18 dolar AS dari biaya yang sebelumnya ditawarkan, sebesar 1.779 dolar AS.
``Namun, kami meminta pemerintah melakukan negosiasi lagi dengan Garuda agar mau menurunkan lagi biaya penerbangan,`` kata Karding. Ia mengatakan, pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah poin penting. Namun, poin-poin besar dalam komponen biaya haji masih belum dicapai kesepakatan.
Menurut Karding, rapat pada Senin (7/6) malam berlangsung secara dinamis dan terjadi kebuntuan. Oleh karena itu, DPR memberikan waktu kepada pemerintah.
Update : 08 Juni 2010
Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali meminta pemerintah kerajaan Arab Saudi menambah kuota jemaah haji Indonesia pada tahun 2010 menjadi 235 ribu. Pasalnya, jumlah antrian (waiting list) dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga calon jemaah harus menunggu 6 sampai 10 tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima.
"Kuota haji 211 ribu masih belum sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang menurut sensus mencapai 235 juta jiwa," kata Menag pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Agama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Universitas Imam Ibnu Suud dan World Assembly Moslem Youth (WAMY) di operation room Kementerian Agama Jakarta, Selasa (8/6).
Karena itu jika kuota haji 235 ribu menurut Menag, jumlah waiting list sangat banyak. "Ada propinsi yang nunggu 6 tahun, 7 tahun bahkan 10 tahun," ujarnya. Untuk itu kita harapkan tahun 2010 ada penambahan siginifikan.
Menag juga mengungkapkan pada bulan Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhojono akan melaksanakan ibadah umrah sekaligus kunjungan kehormatan kepada Raja Abdullah bin Abdul Azis.
"Klimaks pembicaraan adalah permohonan kepada pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota jemaah haji, karena itu bantuan Duta Besar kami perlukan," kata Menag.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) 2010, Menag mengatakan BPIH selalu diputuskan bersama dengan DPR. "DPR dan Pemerintah ada semangat yang sama yaitu turunnya BPIH 2010 dengan kualitas meningkat," jelasnya.
Mengenai penerbangan, lanjut Menag, seandainya biayanya sama dengan tahun lalu 1.779 dolar Amerika maka BPIH akan naik 133 dolar, karena kenaikan pada komponen pemondokan.
Pemondokan menjadi mahal karena Ring I, perumahan yang lebih dekat dengan Masjidil Haram lebih banyak dibanding tahun lalu. "Pada tahun 2009 Ring II yang lebih banyak 73 persen tahun ini dibalik Ring I 60 persen dan Ring II persen," kata Menag.
Update : 08 Juni 2010
Jakarta (Pinmas)--Pemerintah usulkan kenaikan biaya pemondokan haji di Mekkah sebesar 500 riyal, sehingga total menjadi 3.000 riyal. Hal itu disampaikan Abdul Ghafur Djawahir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, di Jakarta,
Menurutnya, jumlah tersebut masih sebatas usulan dan konsep sepihak dari pemerintah yang nantinya akan diajukan sebagai bahasan di rapat bersama DPR Senin, (7/6) mendatang. "Belum bisa diputuskan hasilnya," katanya.
Selain itu, tambah dia nominal 3.000 riyal adalah patokan secara umum. Artinya, jelas dia, besaran biaya yang akan dibebankan ke tiap-tiap jamaah akan ditentukan oleh jarak dan kwalitas hunian yang bakal mereka tempati berdasarkan sistem undian.
Abdul Ghafur menjelaskan, jamaah yang berada di batas maksimal 4 km akan mendapat biaya lebih murah tetapi tetap di atas biaya yang berlaku tahun kemarin sebesar 2.500 real. Dia mencontohkan, jika jamaah yang berada di batas maksimal 4 km akan dikenai biaya sebesar 2.800, maka pemerintah berjanji akan mengembalikan sisa biaya pemondokan yang diambil dari patokan awal. "Konsep pengembalian akan kita ajukan ke DPR," katanya
Abdul Ghafur mengemukakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menekan biaya haji tak terkecuali menggunakan dana bagi hasil Rp 1,1 triliun. Menurut Abdul Ghafur, pemerintah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan penurunan biaya dalam rapat bersama DPR mendatang.
Update : 08 Juni 2010
Mekkah (Pinmas)--Tahap pertama proyek Monorel Makkah diharapkan akan selesai sebelum tahun ini haji. Hal ini akan memungkinkan para peziarah haji 35 persen menggunakan jasa kereta, kata Presiden Saudi Railway Organization (SRO) Abdul Aziz Al-Hoqail.
Menurutnya, monorel ini akan menghubungkan tempat-tempat suci dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas, khususnya pada hari Arafah, yang biasanya membuat lalu lintas di Makkah tak bergerak.
"Meskipun seluruh proyek akan selesai sebelum musim haji tahun depan, penyelesaian tahap pertama akan bisa mengangkut 35 persen dari layanan kami akan ditawarkan kepada para peziarah tahun ini sendiri," kata Hoqail.
Bila proyek selesai, maka 50 ribu mobil dan bus yang membawa peziarah antara Arafah, Muzdalifah, dan Mina seperti yang digunakan sebelumnya tidak lagi diperlukan.
Proyek dimulai dua tahun yang lalu di bagian selatan tempat-tempat suci di mana sebagian besar jamaah haji dari Arab Saudi serta negara-negara Teluk secara tradisional diakomodasi.
Nantinya, jamaah haji hanya berjalan tidak lebih dari 300 meter untuk mencapai salah satu dari tiga stasiun kos di Arafah. Muzdalifah juga akan memiliki tiga stasiun. Stasiun pertama di Mina dekat dengan Muzdalifah, sangat dekat dengan tempat melontar jumrah.
Kereta api ini dibangun sejajar dengan jalan sehingga pejalan kaki dan tenda jamaah haji di Mina tidak terganggu. Sistem seluruh kereta, termasuk stasiun, akan ditinggikan dan akan disiapkan akses eskalator dan tangga untuk mencapainya.
Masing-masing dari lima baris dari proyek monorel akan memiliki kapasitas per jam untuk membawa 60 ribu hingga 80 ribu penumpang antara Mina, Arafah dan Muzdalifah, dan kemudian antara Mina dan Makkah. Semua kereta akan memiliki 12 kompartemen besar, masing-masing 23 meter panjang dan tiga meter lebarnya.
Sebuah perusahaan Cina telah melakukan pembangunan jalur kereta api dan stasiun mempekerjakan 5.000 pekerja. Sumber informasi mengatakan gerbong kereta dan mesin kereta segera akan dikirim dari Cina ke Pelabuhan Islam Jeddah.
Update : 05 Juni 2010
Jakarta (Pinmas)-- Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir, menyatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menekan biaya haji tak terkecuali menggunakan dana bagi hasil Rp 1,1 triliun. Menurut Abdul Ghafur, pemerintah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan penurunan biaya dalam rapat bersama DPR mendatang.
Menurut dia, biaya haji yang masih mungkin bisa ditekan adalah biaya non material seperti biaya jasa angkut barang. Selain itu, jelas Abdul Ghafur, sulit mencari celah menurunkan biaya haji. Namun, dia menegaskan harapan kemungkinan biaya turun masih menunggu kepastian biaya penerbangan dan kurs rupiah terhadap Dolar. "Semua tergantung rapat nanti," katanya.
Menurut Jazuli Juwaini, anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim Panja DPR, kenaikan harga tersebut bisa dipahami karena terkait dengan jarak dan kwalitas pemondokan.
Jazuli menjelaskan, berdasarkan pengamatan Tim Panja yang mengunjungi lokasi pemondokan di Mekkah beberapa waktu lalu, dari 17 bangunan yang disurvei, secara umum bangunan pemondokan yang telah dibooking pemerintah masih layak pakai.
Selain itu, jarak yang dijanjikan maksimal 4 km sudah sesuai. "Kenaikan harga pemondokan harus disertai dengan kwalitas yang bagus," katanya.
Jazuli menambahkan, guna menyikapi harga pasar dan perubahan kebijakan pemerintah Saudi, Tim Panja DPR mengusulkan ke Panitia Penyelenggara Haji di Arab Saudi membuat perjanjian dengan pemilik gedung. Kontrak perjanjian tersebut memuat klausul sanksi tegas dan pembayaran dengan terkait pembatalan sepihak. "Pemerintah harus punya daya tawar," ujarnya.
Menurut Zainun Ahmadi, Anggota Komisi VII DPR RI dari FPDIP, sampai saat ini DPR belum mempunyai angka final terkait desakan penurunan biaya haji. Masing-masing fraksi mempunyai usulan yang berbeda-beda.Menurut dia, Fraksi PDIP mengusulkan terutama penurunan biaya penerbangan sebesar 200 dolar AS. "Semangat yang kita usung biaya haji tahun ini turun," ujarnya.